Brasil adalah negara terbesar di Amerika Selatan dan memiliki populasi lebih dari 207,7 juta jiwa. Negara ini dikategorikan oleh Bank Dunia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dengan PDB mengesankan sebesar 1.796.186,59 juta US $, menjadikannya ekonomi terbesar ke-9 di dunia, dan menyumbang hampir setengah dari ekonomi Amerika Latin.
Brasil menduduki peringkat 105 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2018. Dibandingkan dengan 2017 (peringkat 96/176), hal ini menandai peningkatan yang signifikan dalam persepsi korupsi, yang menyoroti tantangan korupsi di negara ini. Hasil Global Corruption Barometer 2017 oleh Transparency International menunjukkan bahwa mayoritas (83%) warga Brasil yang disurvei setuju bahwa mereka merasa diberdayakan untuk memerangi korupsi, pada saat yang sama 78% responden melihat tingkat korupsi meningkat di atas 12 bulan sebelumnya. Lebih lanjut, lebih dari 74% dari orang yang ditanya mengatakan, bahwa berdasarkan norma sosial, melaporkan kasus korupsi merupakan tindakan yang dapat diterima.
Brasil telah meratifikasi Konvensi Anti-Suap OECD, Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC), Konvensi Inter-Amerika melawan Korupsi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir.
Selain itu, Brasil dikenal karena kerangka hukumnya yang kuat yang ditujukan untuk mencegah korupsi, terutama mengenai ketentuan spesifik yang terkandung dalam KUHP Brasil. Selain itu, pada tahun 2014 Brasil meloloskan undang-undang anti-penyuapan (Clean Company Act (12846/2013) yang membuat bisnis bertanggung jawab atas korupsi yang dilakukan terhadap administrasi publik. Selanjutnya, pada November 2017, Surat Keputusan 9203 diterbitkan yang meminta Badan Federal untuk menerapkan program wajib kepatuhan.
Selain itu, pemerintah negara merupakan salah satu pendiri Open Government Partnership (OGP), yang merupakan inisiatif multilateral yang bertujuan untuk memastikan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi dan memerangi korupsi.
Instituto Ethos merupakan organisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan terkemuka dinegara tersebut, yang dikenal karena meningkatkan kesadaran mengenai korupsi dan penyuapan untuk federasi industri di Brasil. Bersama dengan organisasi lain, Instituto Ethos meluncurkan Pakta Bisnis untuk Integritas dan Melawan Korupsi, yang telah disetujui oleh lebih dari 500 perusahaan yang berkomitmen untuk menghormati arahan dan prosedur tertentu yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Transparency International lokal, Transparência Internacional,, menjalankan beberapa proyek dan fungsi antikorupsi, beroperasi dengan cara yang mirip dengan badan penasehat ke lembaga pemerintah federal dan institusi negara bagian.
Skandal korupsi di Brasil di masa lalu menyebabkan demonstrasi besar-besaran di negara ini, yang telah secara luas diliput oleh media dan sekarang telah menyiapkan panggung bagi sektor swasta untuk terlibat dan lebih memperhatikan masalah transparansi dan integritas perusahaan.
Penduduk: | 207.7 juta jiwa | PDB per kapita: | 8,650US$ (2016) |
Bentuk pemerintahan | Republik Federal Presidensial | Peringkat IPK TI: | 105 dari 180 (2017) |
PDB: | 1,796 miliar US$ (2016) | Nilai: | 36/100 (2017) |
Alliance for Integrity telah aktif di Brasil sejak 2014. Kantor Alliance for Integrity di Brasil berlokasi di São Paulo, kota dengan lebih dari 12 juta jiwa penduduk, sering dianggap sebagai tempat bercampurnya dan merupakan ibu kota finansial dari neagara ini.
Pada bulan Mei 2016 gabungan Badan Penasihat Alliance for Integrity dan Transparency International dibentuk. Penggabungan ini terdiri dari perwakilan organisasi-organisiasi dibawah ini:
Pelatihan DEPE diakui sebagai langkah efektif untuk mencegah korupsi oleh Enccla. Enccla adalah Analis Strategi Nasional terkait Korupsi dan Dana, dan dibentuk oleh lebih dari 64 badan sektor publik dari Brasil. Pada 2017 Alliance for Integrity diundang oleh Enccla untuk menghadiri Action 06 – Primary prevention against corruption.
Alliance for Integrity diundang oleh Kementrian Pertanian di Brasil untuk bergabung dalam Komite Manajemen dari Agro+Integrity seal.
Ekuador merupakan negara yang memiliki keanegaragaman hayati terbanyak per kilometer persegi di daerah Amerika Latin. Dilintasi oleh garis khatulistiwa dan Pegunungan Andes, Ekuador terbagi menjadi 4 daerah: hutan hujan Amazon, daerah pegunungan, Pantai Pasifik dan Kepulauan Galapagos yang dikenal sebagai tempat lahirnya teori evolusi Charles Darwin.
Sejak dolarisasi pada tahun 2000, perekonomian Ekuador terus mengalami pertumbuhan. Hingga tahun 2014, Ekuador menjadi negara dengan peningkatan investasi publik dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan tertinggi di daerah Amerika Latin. Ekuador merupakan produsen dan eksportir utama pisang, udang, bunga dan biji coklat di dunia, selain itu Ekuador juga memiliki cadangan terbesar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan terkarakterisasi sebagai negara pengekspor minyak dan bahan-bahan mentah.
Saat ini, penurunan harga minyak, utang nasional dan pandemi COVID-19 memberikan efek negatif terhadap perekonomian Ekuador; namun, dampak perekonomian Ekuador lebih rendah dibandingkan dengan perekonomian negara-negara Amerika Latin lainnya. Selama masa pandemi, Ekuador mendapatkan jumlah terbesar pembiayaan dan investasi dari mitra bilateral dan multilateral, serta dari organisasi kredit internasional.
Ekuador bertekad untuk memperkuat kepercayaan dirinya dalam pasar internasional dan untuk mengembangkan pengaktifan kembali perekonomian negaranya.
Sejak tahun 2018, Ekuador telah melangsungkan serangkaian negosiasi untuk memperluas perjanjian perdagangannya: Sebelumnya Ekuador memiliki perjanjian dengan Uni Eropa dan Britania Raya, dan pada akhir 2020, Ekuador menandatangani fase pertama perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Ekuador merupakan anggota dari Pusat Pembangunan OECD dan pada saat ini sedang berusaha untuk menjadi anggota negara Aliansi Pasifik, yang terintegrasi oleh Chili, Kolombia, Meksiko dan Peru.
Korupsi merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, multi kausal dan terstruktur dengan tingkat persepsi yang tinggi di negara Ekuador. Oleh karena itu, Ekuador telah mengumumkan serangkaian regulasi, norma dan kebijakan anti-korupsi. Ekuador juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi (UNCAC) dan Konvensi Anti-Korupsi Antar-Amerika (IACAC). Kemudian, atas permintaan Negara Ekuador dan Republik Federal German, German Technical Cooperation GIZ telah memulai implementasi Program Bilateral Ekuador SinCero yang mendorong pencegahan korupsi, transparansi dan partisipasi rakyat.
Tidak ada entri
Populasi: | 17.3 juta jiwa (2019) | PDB per kapita: | 6.34 US$ (2019) |
Bentuk pemerintahan: | Republik presindecial | Peringkat IPK TI: | 93/180 (2019) |
PDB: | 107.91 juta US$ (2019) | Nilai IPK TI: | 38/100 (2019) |
Alliance for Integrity resmi beraktivitas di Ekuador dimulai pada bulan November 2020 atas dukungan dan kolaborasi bilateral antara Program GIZ Ekuador SinCero-Pencegahan Korupsi, Transparansi dan Partisipasi Rakyat. Aktivitas Alliance for Integrity dilaksanakan dengan sangat erat bersama mitranya FEDIN, Federasi Kamar Industri Ekuador, dan mitra bersangkutan lainnya yang mengintegrasikan jaringan tersebut pada tingkat nasional dan sub-nasional.
Dalam Kelompok Kerja Regional Alliance for Integrity, Ekuador juga direpresentasikan oleh para mitra dan pelatih DEPE, staf kepatuhan dari berbagai perusahaan terkait dalam negara, dengan banyak dari mereka memiliki kehadiran regional atau global.
Pada bulan November 2020 Badan Penasihat Alliance for Integrity Ekuador didirikan. Anggotanya terdiri dari respresentatif dari berbagai perusahaan dibawah:
Sebagai ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin dan negara penghasil ekspor terpenting di Amerika Latin, Meksiko memainkan peran utama dalam bidang ekonomi dan politik di Amerika Latin dan Karibia. Meksiko menarik bagi investor asing dengan investasi asing lang-sung sebesar 33.930 juta USD pada tahun 2016.
Namun, korupsi masih merupakan risiko signifikan bagi perusahaan yang beroperasi di Meksiko. Biaya menjalankan bisnis di Meksiko lebih tinggi daripada di negara-negara lain di kawasan dan kurangnya transparansi dalam sistem peradilan membatasi daya saing pasar. Peradilan dan polisi negara, dan proses pendaftaran bisnis sering dipengaruhi secara negatif oleh korupsi. Kejahatan yang terorganisasi terus menjadi faktor yang sangat problematik un-tuk bisnis, membebankan biaya besar pada perusahaan. Kepatuhan terhadap peraturan pen-gadaan tidak menentu, dan korupsi sangat luas, meskipun undang-undang mencakup konflik kepentingan, penawaran yang kompetitif, dan prosedur daftar hitam perusahaan.
Meski memiliki kerangka hukum yang kuat – namun korupsi dikriminalisasi di bawah KUHP, Hukum Tanggung Jawab Pelayan Publik Federal, UU Anti-Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Akuisisi dan UU tentang Pekerjaan Umum dan Layanan Terkait - undang-undang anti-korupsi Meksiko tidak ditegakkan secara efektif. Meski demikian, Meksiko menunjukkan usaha untuk memerangi korupsi, khususnya di bidang pengadaan publik, proses peman-tauan, dan di sektor kesehatan.
Untuk mengurangi peluang korupsi, pemerintah Meksiko memperkenalkan situs web Sekre-tariat Ekonomi yang menawarkan informasi dan formulir yang terkait dengan investasi dan perdagangan. Sebuah situs web pengadaan federal daring, Compranet, dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi di pemerintah dan untuk mengurangi frekuensi suap dan alat uji tuntas pengadaan publik khusus untuk perusahaan dibuat untuk mengurangi risiko korupsi terkait dengan pengadaan di Meksiko.
Pada tahun 2016, pemberlakuan Reformasi Konstitusi mengenai anti-korupsi, melahirkan Sistem Nasional Anti Korupsi Nasional (SNA) yang merupakan langkah bersejarah dalam perjuangan negara melawan korupsi. SNA merupakan badan koordinasi antara pemerintah federal dan lokal, yang bertanggung jawab atas pencegahan, deteksi dan sanksi tanggung jawab administratif dan tindakan korupsi, serta kontrol sumber daya publik (di mana warga berpartisipasi melalui Komite) Meksiko telah mengadopsi Standar Transparansi pada Penga-daan Pemerintah oleh Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Meksiko telah meratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) dan telah menandatangani Konvensi Anti-Suap OECD.
Pemerintah membuat Tramitanet (dalam bahasa Spanyol) untuk memungkinkan proses transaksi elektronik dalam birokrasi dan dengan demikian mengurangi risiko suap. Organisasi seperti Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Banco Interamericano de Desarro-llo, la Comision Económica para América Latina the G20 bersama dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Lingkungan (OECD) berkomitmen dalam perang melawan korupsi. Selain itu terdapat pula berbagai inisiatif dari masyarakat sipil, misalnya 'Torre de Control', 'ContratoBook' sebuah sarana warga dan 'Mexicanos contra la Corrupción e Impu-nidad' (MCCI), aplikasi daring 'Escudo Ciudadano'.
Penduduk: | 127 juta penduduk | PDB per kapita: | 8,208 US$ (2016) |
Bentuk pemerintahan: | Republik Presidensial | Peringkat IPK TI: | 138/180 (2018) |
PDB: | 1,046 billion US$ (2016) | Nilai: | 28/100 (2018) |
Sejak April 2016 Alliance for Integrity telah mengembangkan kegiatannya di Meksiko bersama dengan mitra pelaksana. Per September 2017, mereka memiliki pusat regional di Mexico City, dimana kantor tersebut mengkonsolidasikan pekerjaan yang dilakukan oleh aliansi.
Aliansi ini mengelola Kelompok Kerja dari program pelatihan pencegahan korupsi DEPE, dan selain itu juga dibentuk Kelompok Kerja ad hoc untuk mengadaptasi panduan No eXcuses kedalam konteks lokal.
Pada bulan Desember 2018, Kelompok Penasihat Meksiko dibentuk. Kelompok ini terdiri dari perwakilan dari organisasi sebagai berikut:
Meskipun ekonomi makro stabil, Paraguay menghadapi banyak tantangan. Proyek Sumber Daya Manusia Bank Dunia menunjukkan bahwa, sebelum pandemi ini terjadi, seorang anak yang lahir pada tahun 2020 hanya akan mencapai 53 persen dari potensi produktivitasnya dengan akses penuh terhadap kesehatan dan pendidikan, di bawah rata-rata wilayah Amerika Latin. Selain itu, tingginya kerentanan terhadap perubahan iklim memerlukan perubahan struktural untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan, menyoroti pentingnya memperkuat tata kelola, menegakkan peraturan, berinvestasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur, dan menghasilkan pendapatan dalam negeri secara adil dan efisien.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023, Paraguay memperoleh 28 poin dan berada di posisi 137 dari 180 negara. Hasil ini mencerminkan persepsi korupsi yang sangat tinggi di kalangan penduduknya.
Dalam lima tahun terakhir, persepsi masyarakat terhadap korupsi di sektor publik semakin memburuk, disertai dengan penurunan peringkat internasional. Kolaborasi antara pemerintah, kerja sama internasional dan masyarakat sipil dalam kegiatan yang berkaitan dengan integritas dan pemberantasan korupsi tetap penting untuk meningkatkan tata kelola dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Paraguay.
Populasi: | 7.466.030 juta (2023) | PDB per kapita: | 7.162 USD (2023) |
Bentuk pemerintahan: | Demokrasi perwakilan, partisipatif dan pluralistik | Peringkat TI CPI: | 136/180 (2023) |
PDB: | 44.142 juta USD (2023) | Skor di Peringkat TI CPI: | 28/100 (2023) |
Alliance for Integrity telah aktif di Paraguay sejak tahun 2016. Sebagai Jaringan Nasional, Alliance for Integrity memiliki tim yang terdiri lebih dari 40 pelatih, ahli dalam bidang etika, integritas dan kepatuhan; menjangkau lebih dari 225 UKM yang dilatih dalam pencegahan korupsi pada tahun 2023.
Mulai tahun 2023, Alliance for Integrity memiliki Asosiasi Kepatuhan Paraguay – APAC sebagai Pusat Nasionalnya dan sedang dalam proses membentuk Kelompok Penasihat dengan lembaga-lembaga anggota dari sektor publik dan swasta, masyarakat sipil, dan akademisi.
Berbagai studi internasional yang mengukur korupsi menempatkan Amerika Latin dalam tingkat persepsi korupsi yang tinggi. Misalnya, Indeks Persepsi Korupsi Transparency International tahun 2018 menunjukkan bahwa di negara-negara tempat Alliance for Integrity berada, hanya Uruguay dan Cile yang mendapat nilai di atas 67 dari total nilai 100, yang mana 100 berarti sangat bersih dan 0 sangat korup. Kecuali Argentina, sisanya (Brasil, Kolombia, Meksiko, Paraguay) bahkan tidak mencapai nilai 40.
Data ini menunjukkan bahwa korupsi di Amerika Latin tetap menjadi permasalahan besar. Tingkat korupsi dan mekanisme untuk mengatasinya jauh berbeda antara satu negara dengan negara lain. Akan tetapi, adanya skandal korupsi terkini di kawasan ini serta meningkatnya kesadaran dan mobilisasi publik sebagai dampak dari skandal tersebut menyebabkan munculnya perhatian yang lebih besar terhadap masalah ini dari pihak pemerintah dan pelaku sektor swasta di kawasan. Di beberapa negara, hal ini mengakibatkan perubahan legislatif dan pembentukan badan pengendali.
Argentina adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brasil. Negara ini baru saja mengalami perubahan pemerintahan dan sedang menjalani perubahan penting dalam penanganan korupsi. Pada tahun 2015, ditunjuk seorang direktur baru untuk mengepalai Kantor Antikorupsi (Oficina Anticorrupción), yang telah menyatakan komitmennya untuk mengajukan Rancangan Undang-undang tentang aset yang dicuri.
Penduduk: | 43,847.43 juta jiwa | PDB per kapita: | 12,440.3 US$ (2016) |
Bentuk Pemerintahan: | Demokrasi presidensial | Peringkat TI: | 85/180 (2018) |
PDB: | 545,476.10 miliar US$ (2016) | Nilai: | 40/100 (2018) |
Cile adalah salah satu negara yang paling tidak korup di Amerika Latin. Untuk dapat mencapai status ini, Cile telah mengambil langkah-langkah yang patut dicontoh dalam penanganan korupsi, seperti menyusun peraturan perundang-undangan yang kuat dan yang ditegakkan dengan baik, membangun lembaga-lembaga yang kuat dan transparan untuk memajukan bisnis, dan memiliki mekanisme efektif untuk menyidik dan menghukum praktik korupsi. Ekonomi Cile cukup makmur dan sebagian besar bergantung pada sektor pertambangan.
Penduduk: | 17,909.75 juta jiwa | PDB per kapita: | 8,123.2 US$ (2016) |
Bentuk Pemerintahan: | Demokrasi presidensial | Peringkat TI: | 27/180 (2018) |
PDB: | 247,027.91 miliar US$ (2016) | Nilai: | 67/100 (2018) |
Perekonomian Kolombia mengalami pertumbuhan yang cepat dan berkesinambungan dalam beberapa tahun terakhir, dan negara ini telah membuat agenda publik antikorupsi melalui peraturan perundang-undangan tahun 2014 tentang Transparansi dan Hak untuk Mengakses Informasi Publik Nasional. Peraturan ini memfasilitasi pengembangan perangkat dan mekanisme yang akan mendorong peningkatan transparansi dan dengan demikian mengurangi risiko korupsi.
Penduduk: | 48,653.42 juta jiwa | PDB per kapita: | 5,805.6 US$ (2016) |
Bentuk Pemerintahan: | Demokrasi presidensial | Peringkat TI: | 99/180 (2018) |
PDB: | 282,462.55 miliar US$ (2016) | Nilai: | 36/100 (2018) |
Paraguay ditempatkan sebagai salah satu negara dengan tingkat persepsi korupsi yang paling tinggi di Amerika Latin menurut Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International. Hal ini menunjukkan ancaman utama yang dihadapi negara ini sekaligus semakin besarnya kebutuhan Alliance for Integrity untuk mendorong tingkat transparansi yang lebih tinggi. Meskipun negara ini memiliki hukum yang ketat terkait dengan permasalahan kepatuhan dan pencegahan korupsi, misalnya undang-undang yang mencegah dan memberantas tindak pidana yang bertujuan untuk melegitimasi uang atau barang, perbaikan penegakkan hukum yang signifikan tetap diperlukan untuk bisa berhasil.
Penduduk: | 6,725.31 juta jiwa | PDB per kapita: | 4,077.7 US$ (2016) |
Bentuk Pemerintahan: | Republik presidensial | Peringkat TI: | 132/168 (2018) |
PDB: | 27,424.07 miliar US$ (2016) | Nilai: | 29/100 (2018) |
Uruguay mendapat nilai tertinggi di kawasan Amerika Latin dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Namun demikian, negara ini masih jauh dari kondisi bebas dari korupsi, dan pemerintah Uruguay terus mendorong dilakukannya perbaikan. Dalam konteks ini, mereka terus berupaya untuk lebih baik lagi dalam hal transparansi dan terus melakukan investasi sumber daya untuk mekanisme pemantauan dan pengendalian yang lebih efektif
Penduduk: | 3,444.01 juta jiwa | PDB per kapita: | 15,220.7 US$ (2016) |
Bentuk Pemerintahan: | Demokrasi presidensial | Peringkat TI: | 23/180 (2018) |
PDB: | 52,419.72 miliar US$ (2016) | Nilai: | 70/100 (2018) |
Alliance for Integrity telah aktif di Amerika Latin sejak 2015 dengan program pembangunan kapasitasnya "De empresas para empresas” (Dari Usaha ke Usaha). Kantor Alliance for Integrity kawasan Amerika Latin berada di Brasil. Di daerah Amerika Latin yang lain, kegiatan Alliance for Integrity diimplementasikan melalui kerja sama dengan mitra-mitra kami. Kegiatan difokuskan pada pelaksanaan program pelatihan kepatuhan “De empresas para empresas" (DEPE). Program pelatihan ini diselenggarakan terutama melalui Kamar Dagang dan Industri Jerman setempat (AHK) bekerja sama dengan Global Compact Network PBB yang ada di tingkat lokal.
DEPE dibuat untuk meningkatkan kemampuan perusahaan Amerika Latin dalam mengembangkan program kepatuhan. Tujuannya adalah memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) agar mereka dapat mengembangkan dan membuat sistem internal untuk mencegah korupsi. Dengan melakukan ini, mereka menerima dukungan dari perusahaan besar berskala nasional dan/atau internasional. Berbagai perusahaan ini berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang masalah yang berkaitan dengan korupsi kepada UKM dan dengan demikian berkontribusi menciptakan lingkungan dengan persaingan setara.
Melalui program Pelatihan bagi Calon Pelatih kami dapat memperoleh sejumlah pelatih.
Kelompok Kerja Regional Amerika Latin menyatukan ahli kepatuhan dari kawasan untuk berinteraksi.