Kegiatan Kawasan Amerika Latin
Program pelatihan „De Empresas para Empresas“
Profil Kawasan Amerika Latin

Program pelatihan „De Empresas para Empresas“

Brazil

Program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Alliance for Integrity di Amerika Latin, “De Empresas para Empresas” (DEPE; Dari Usaha ke Usaha) berupaya mempromosikan praktik usaha yang bersih serta persaingan sehat sebagai cara untuk menciptakan iklim investasi usaha yang stabil, aman, dan bertanggung jawab di Amerika Latin.

DEPE bermaksud membantu perusahaan membangun dan menerapkan mekanisme yang efektif guna mencegah korupsi. Perusahaan besar yang telah memiliki sistem pencegahan memberikan dukungannya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih belum punya banyak pengalaman dalam menanggulangi korupsi dengan membagi ilmu dan pengalaman mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh perangkat praktis untuk memecahkan permasalahan terkait korupsi dan untuk meningkatkan daya saing mereka. Penggunaan pendekatan praktis dan berorientasi pada UKM yang belum berpengalaman menanggulangi korupsi memang menjadi ciri prakarsa ini. Program pelatihan DEPE di Amerika Latin dilaksanakan oleh beberapa mitra lokal.

 
 

“De Empresas para Empresas” terdiri dari tiga tahap:

Tahap 1: Lokakarya Pelatihan bagi Calon Pelatih

Lokakarya Pelatihan bagi Calon Pelatih

Tahap 2: Pelatihan Pencegahan Korupsi bagi UKM

Pelatihan Pencegahan Korupsi bagi UKM

Tahap 3: Pusat Bantuan (Support Desk)

Pusat Bantuan (Support Desk)

 

Petugas Kepatuhan yang berpengalaman menjalankan sistem pencegahan korupsi yang efektif diberi pelatihan untuk menjadi pelatih DEPE.

Para pelatih akan memberikan pelatihan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak atau belum punya banyak pengalaman dalam menanggulangi korupsi, dan mengajarkan cara membangun sistem pencegahan korupsi.

Pusat Bantuan (Support Desk) yang dijalankan daring (dalam-jaringan, online) ini menjadi wadah untuk membantu UKM dalam memperoleh informasi yang terkait dengan implementasi, serta untuk berkonsultasi.

 

Petugas kepatuhan yang dilatih di tahap pertama biasanya bekerja di perusahaan nasional atau internasional yang berpengalaman dalam menjalankan program kepatuhan. Berkat pengalaman dan pengetahuan praktis yang mereka miliki, serta kenyataan bahwa mereka memahami budaya usaha setempat, para ahli di bidang kepatuhan ini menjadi sosok ideal untuk menyampaikan pelatihan dan berbagi pengalaman dengan UKM yang tidak atau hanya sedikit punya pengalaman di bidang pencegahan korupsi. Tahap ini disebut Pelatihan bagi Calon Pelatih dan makan waktu satu hari. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membuat peserta terbiasa dengan materi pelatihan, berbagai kasus praktis, dan bentuk komunikasi baru.

Pelatihan pencegahan korupsi bagi UKM ini merupakan bagian utama dalam program pelatihan. Di tahap ke dua ini, UKM yang tidak atau belum punya banyak pengalaman dalam menanggulangi korupsi mendapatkan pelatihan. Materi pelatihan peningkatan kapasitas yang disampaikan didasarkan pada pelatihan standar di bidang pencegahan korupsi yang disusun oleh Global Compact Network Jerman, yang kemudian disesuaikan dengan konteks spesifik di masing-masing negara pelaksana. Setelah lokakarya ini, khususnya setelah memahami enam langkah praktis yang bisa dilakukan, UKM akan mendapat pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis dan dampak korupsi, serta keunggulan daya saing yang akan diperoleh apabila mereka menjalankan program kepatuhan di perusahaannya.

Terakhir, setelah mengikuti Pelatihan Pencegahan Korupsi, UKM bisa mengakses Pusat Bantuan (Support Desk). Sarana dalam-jaringan (daring, online) ini melengkapi program peningkatan kapasitas dengan menyediakan berbagai sumber daya tambahan, materi terbitan, kasus praktis, dan pertanyaan yang sering diajukan yang lantas dijawab oleh ahli di bidang kepatuhan. Selain itu, melalui Pusat Bantuan ini, UKM juga berkesempatan mengajukan pertanyaan tentang cara membangun dan menerapkan program pencegahan korupsi di lembaga mereka. Pertanyaan yang disampaikan akan dijawab dalam waktu 72 jam.

 

Profil Kawasan Amerika Latin

Brazil

Berbagai studi internasional yang mengukur korupsi menempatkan Amerika Latin dalam tingkat persepsi korupsi yang tinggi. Misalnya, Indeks Persepsi Korupsi Transparency International tahun 2017 menunjukkan bahwa di negara-negara tempat Alliance for Integrity berada, hanya Uruguay dan Cile yang mendapat nilai di atas 70 dari total nilai 100, yang mana 100 berarti sangat bersih dan 0 sangat korup. Sisanya (Argentina, Brasil, Kolombia, Meksiko, Paraguay) bahkan tidak mencapai nilai 40.

Data ini menunjukkan bahwa korupsi di Amerika Latin tetap menjadi permasalahan besar. Tingkat korupsi dan mekanisme untuk mengatasinya jauh berbeda antara satu negara dengan negara lain. Akan tetapi, adanya skandal korupsi terkini di kawasan ini serta meningkatnya kesadaran dan mobilisasi publik sebagai dampak dari skandal tersebut menyebabkan munculnya perhatian yang lebih besar terhadap masalah ini dari pihak pemerintah dan pelaku sektor swasta di kawasan. Di beberapa negara, hal ini mengakibatkan perubahan legislatif dan pembentukan badan pengendali.

 
 
 

Alliance for Integrity saat ini ada di tujuh negara di kawasan Amerika Latin, yang diuraikan secara singkat di bawah ini:

Argentina

 
 
Argentina

Argentina adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brasil. Negara ini baru saja mengalami perubahan pemerintahan dan sedang menjalani perubahan penting dalam penanganan korupsi. Pada tahun 2015, ditunjuk seorang direktur baru untuk mengepalai Kantor Antikorupsi (Oficina Anticorrupción), yang telah menyatakan komitmennya untuk mengajukan Rancangan Undang-undang tentang aset yang dicuri.

 
 

Sekilas tentang Argentina

Penduduk:

43,847.43 juta jiwa PDB per kapita: 12,440.3 US$ (2016)
Bentuk Pemerintahan: Demokrasi presidensial Peringkat TI: 85/180 (2017)

PDB:

545,476.10 miliar US$ (2016) Nilai: 39/100 (2017)

Cile

 
 
Chile

Cile adalah salah satu negara yang paling tidak korup di Amerika Latin. Untuk dapat mencapai status ini, Cile telah mengambil langkah-langkah yang patut dicontoh dalam penanganan korupsi, seperti menyusun peraturan perundang-undangan yang kuat dan yang ditegakkan dengan baik, membangun lembaga-lembaga yang kuat dan transparan untuk memajukan bisnis, dan memiliki mekanisme efektif untuk menyidik dan menghukum praktik korupsi. Ekonomi Cile cukup makmur dan sebagian besar bergantung pada sektor pertambangan.

Sekilas tentang Cile

Penduduk:

17,909.75 juta jiwa PDB per kapita: 8,123.2 US$ (2016)
Bentuk Pemerintahan: Demokrasi presidensial Peringkat TI: 26/180 (2017)

PDB:

247,027.91 miliar US$ (2016) Nilai: 67/100 (2017)

Kolombia

 
 
Colombia

Perekonomian Kolombia mengalami pertumbuhan yang cepat dan berkesinambungan dalam beberapa tahun terakhir, dan negara ini telah membuat agenda publik antikorupsi melalui peraturan perundang-undangan tahun 2014 tentang Transparansi dan Hak untuk Mengakses Informasi Publik Nasional. Peraturan ini memfasilitasi pengembangan perangkat dan mekanisme yang akan mendorong peningkatan transparansi dan dengan demikian mengurangi risiko korupsi.

 
 

Sekilas tentang Kolombia

Penduduk:

48,653.42 juta jiwa PDB per kapita: 5,805.6 US$ (2016)
Bentuk Pemerintahan: Demokrasi presidensial Peringkat TI: 96/180 (2017)

PDB:

282,462.55 miliar US$ (2016) Nilai: 37/100 (2017)

Mexico

 
 
Mexico

Sebagai ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin dan negara penghasil ekspor terpenting di Amerika Latin, Meksiko memainkan peran utama dalam bidang ekonomi dan politik di Amerika Latin dan Karibia. Meksiko menarik bagi investor asing dengan investasi asing lang-sung sebesar 33.930 juta USD pada tahun 2016.

Namun, korupsi masih merupakan risiko signifikan bagi perusahaan yang beroperasi di Meksiko. Biaya menjalankan bisnis di Meksiko lebih tinggi daripada di negara-negara lain di kawasan dan kurangnya transparansi dalam sistem peradilan membatasi daya saing pasar. Peradilan dan polisi negara, dan proses pendaftaran bisnis sering dipengaruhi secara negatif oleh korupsi. Kejahatan yang terorganisasi terus menjadi faktor yang sangat problematik un-tuk bisnis, membebankan biaya besar pada perusahaan. Kepatuhan terhadap peraturan pen-gadaan tidak menentu, dan korupsi sangat luas, meskipun undang-undang mencakup konflik kepentingan, penawaran yang kompetitif, dan prosedur daftar hitam perusahaan.

Meski memiliki kerangka hukum yang kuat – namun korupsi dikriminalisasi di bawah KUHP, Hukum Tanggung Jawab Pelayan Publik Federal, UU Anti-Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Akuisisi dan UU tentang Pekerjaan Umum dan Layanan Terkait - undang-undang anti-korupsi Meksiko tidak ditegakkan secara efektif. Meski demikian, Meksiko menunjukkan usaha untuk memerangi korupsi, khususnya di bidang pengadaan publik, proses peman-tauan, dan di sektor kesehatan. Untuk mengurangi peluang korupsi, pemerintah Meksiko memperkenalkan situs web Sekretariat Ekonomi yang menawarkan informasi dan formulir yang terkait dengan investasi dan perdagangan. Sebuah situs web pengadaan federal daring, Compranet, dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi di pemerintah dan untuk mengu-rangi frekuensi suap dan alat uji tuntas pengadaan publik khusus untuk perusahaan dibuat untuk mengurangi risiko korupsi terkait dengan pengadaan di Meksiko.

Pada tahun 2016, pemberlakuan Reformasi Konstitusi mengenai anti-korupsi, melahirkan Sistem Nasional Anti Korupsi Nasional (SNA) yang merupakan langkah bersejarah dalam perjuangan negara melawan korupsi. SNA merupakan badan koordinasi antara pemerintah federal dan lokal, yang bertanggung jawab atas pencegahan, deteksi dan sanksi tanggung jawab administratif dan tindakan korupsi, serta kontrol sumber daya publik (di mana warga berpartisipasi melalui Komite) Meksiko telah mengadopsi Standar Transparansi pada Penga-daan Pemerintah oleh Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Meksiko telah meratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) dan telah menandatangani Konvensi Anti-Suap OECD.

Pemerintah membuat Tramitanet (dalam bahasa Spanyol) untuk memungkinkan proses transaksi elektronik dalam birokrasi dan dengan demikian mengurangi risiko suap. Organisasi seperti Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Banco Interamericano de Desarro-llo, la Comision Económica para América Latina the G20 bersama dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Lingkungan (OECD) berkomitmen dalam perang melawan korupsi. Selain itu terdapat pula berbagai inisiatif dari masyarakat sipil, misalnya 'Torre de Control', 'ContratoBook' sebuah sarana warga dan 'Mexicanos contra la Corrupción e Impu-nidad' (MCCI), aplikasi daring 'Escudo Ciudadano'.

Sekilas tentang Meksiko

Penduduk:

127 juta penduduk PDB per kapita: 8,208 US$ (2016)
Bentuk Pemerintahan: Republik presidensial Peringkat TI: 135/180 (2017)

PDB:

1,046 miliar US$ (2016) Nilai: 29/100 (2017)

Paraguay

 
 
Paraguay

Paraguay ditempatkan sebagai salah satu negara dengan tingkat persepsi korupsi yang paling tinggi di Amerika Latin menurut Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International. Hal ini menunjukkan ancaman utama yang dihadapi negara ini sekaligus semakin besarnya kebutuhan Alliance for Integrity untuk mendorong tingkat transparansi yang lebih tinggi. Meskipun negara ini memiliki hukum yang ketat terkait dengan permasalahan kepatuhan dan pencegahan korupsi, misalnya undang-undang yang mencegah dan memberantas tindak pidana yang bertujuan untuk melegitimasi uang atau barang, perbaikan penegakkan hukum yang signifikan tetap diperlukan untuk bisa berhasil.

Sekilas tentang Paraguay

Penduduk:

6,725.31 juta jiwa PDB per kapita: 4,077.7 US$ (2016)
Bentuk Pemerintahan: Republik presidensial Peringkat TI: 135/168 (2017)

PDB:

27,424.07 miliar US$ (2016) Nilai: 29/100 (2017)

Uruguay

 
 
Uruguay

Uruguay mendapat nilai tertinggi di kawasan Amerika Latin dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Namun demikian, negara ini masih jauh dari kondisi bebas dari korupsi, dan pemerintah Uruguay terus mendorong dilakukannya perbaikan. Dalam konteks ini, mereka terus berupaya untuk lebih baik lagi dalam hal transparansi dan terus melakukan investasi sumber daya untuk mekanisme pemantauan dan pengendalian yang lebih efektif

Sekilas tentang Argentina

Penduduk:

3,444.01 juta jiwa PDB per kapita: 15,220.7 US$ (2016)
Bentuk Pemerintahan: Demokrasi presidensial Peringkat TI: 23/180 (2017)

PDB:

52,419.72 miliar US$ (2016) Nilai: 70/100 (2017)
 
 

Alliance for Integrity di Amerika Latin

 
 

Alliance for Integrity telah aktif di Amerika Latin sejak 2015 dengan program pembangunan kapasitasnya "De empresas para empresas” (Dari Usaha ke Usaha). Kantor Alliance for Integrity kawasan Amerika Latin berada di Brasil. Di daerah Amerika Latin yang lain, kegiatan Alliance for Integrity diimplementasikan melalui kerja sama dengan mitra-mitra kami. Kegiatan difokuskan pada pelaksanaan program pelatihan kepatuhan “De empresas para empresas" (DEPE). Program pelatihan ini diselenggarakan terutama melalui Kamar Dagang dan Industri Jerman setempat (AHK) bekerja sama dengan Global Compact Network PBB yang ada di tingkat lokal.

DEPE dibuat untuk meningkatkan kemampuan perusahaan Amerika Latin dalam mengembangkan program kepatuhan. Tujuannya adalah memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) agar mereka dapat mengembangkan dan membuat sistem internal untuk mencegah korupsi. Dengan melakukan ini, mereka menerima dukungan dari perusahaan besar berskala nasional dan/atau internasional. Berbagai perusahaan ini berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang masalah yang berkaitan dengan korupsi kepada UKM dan dengan demikian berkontribusi menciptakan lingkungan dengan persaingan setara.

Pelatih

Melalui program Pelatihan bagi Calon Pelatih kami dapat memperoleh sejumlah pelatih.

Mitra Lokal

Kami bekerja sama dengan mitra-mitra lokal kami dalam menjalankan program pelatihan.

 
Laman ini menggunakan cookies. Dengan mengunjungi laman ini Anda setuju atas penggunaan cookies. Baca lebih lanjut mengenai perlindugan data. Schließen