Acara Sampingan dalam Konferensi ke-6 Negara Pihak pada Konvensi PBB Antikorupsi

“Menangani korupsi melalui dialog publik-swasta” adalah tema dari acara sampingan yang diselenggarakan oleh Alliance for Integrity bekerja sama dengan UNODC pada Konferensi ke-6 Negara Pihak pada Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Pembicara dalam panel diantaranya ialah: Datuk Mustafar Ali, Wakil Komisioner (Bidang Pencegahan), Komisi Antikorupsi Malaysia; Yonn Sinat, Wakil Ketua, Unit Antikorupsi Kamboja; Hamilton Fernando Cota Cruz, Direktur Promosi Integritas, Office of the Controller General Brasil (CGU); dan Noor Naqschbandi, Direktur Alliance for Integrity.

Topik debat utama adalah tentang bagaimana merekayasa dialog publik-swasta yang jujur dan terbuka tentang korupsi dan integritas usaha. Diskusi ini menekankan bahwa ketika Pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di bidang antikorupsi berdasarkan rekomendasi dari peninjauan dari UNCAC, sektor swasta juga harus meningkatkan upayanya melalui kerja sama dengan sesama pelaku industri sejenis untuk menyamakan titik awal usaha dan menciptakan persaingan yang adil yang didasarkan pada prinsip tindakan bersama. Berbagai prakarsa baru dalam tindakan bersama juga dibentuk, seperti misalnya pakta integritas dan berbagai kelompok kerja dan komite pemangku kepentingan.

Para pembicara membahas kegiatan sektor publik di Kamboja, Malaysia, dan Brasil yang bertujuan mendorong kerja sama antara sektor publik dan para pelaku usaha dalam memerangi korupsi. Panel diskusi ini juga menggali aneka insentif bagi perusahaan agar mau berpartisipasi dalam dialog publik-swasta yang terstruktur dan menggarisbawahi faktor-faktor penentu keberhasilan serta tantangan dalam prakarsa tindakan bersama ini di bidang integritas usaha.

Panel diskusi ini juga berkontribusi mengartikan peran aktor negara, pengusaha, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dalam mempromosikan integritas usaha serta menyepakati rekomendasi praktis yang dapat menyuburkan dialog publik-swasta yang berkelanjutan untuk memerangi korupsi dan membangun kepercayaan antara komunitas usaha dan sektor publik. Beberapa hal yang menjadi prioritas diantaranya ialah pentingnya keterlibatan organisasi nonpemerintah yang terspesialisasi dalam dialog publik-swasta, menciptakan seperangkat insentif yang menekankan manfaat antikorupsi bagi usaha dan menghasilkan strategi rinci serta pedoman untuk dialog publik-swasta.