Bisnis berintegritas dan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia di India

Dalam momentum hari hak asasi manusia, alliance for integrity india menyelenggarakan diskusi meja bundar mengenai bisnis berintegritas & uji tuntas hak asasi manusia. Hal ini dipicu ketika baru-baru ini terdapat pergeseran kerangka legislatif global untuk mempromosikan uji tuntas hak asasi manusia dalam rantai pasok. Pada saat ini, beberapa negara eropa telah memberlakukan undang-undang tersebut atau dalam proses memberlakukannya, sedangkan uni eropa masih memiliki resolusi yang tertunda. Perubahan ini pada akhirnya akan berdampak pada usaha kecil dan menengah di india yang merupakan bagian dari atau berniat menjadi bagian dari rantai pasok global.

Alliance for integrity mengadakan diskusi meja bundar ini bersama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka membahas bagaimana mereka dapat bersatu guna mendukung ukm dalam membangun kapasitas mereka dan mengeksplorasi sinergi. Organisasi yang menjadi bagian dari diskusi meja bundar ini adalah coca-cola, organisasi buruh internasional (ilo), world benchmarking alliance, united nations development programme (undp) india, kamar dagang indo-jerman, accenture, business scouts india, dan responsible mica initiative.

Susanne friedrich, direktur alliance for integrity membuka diskusi dengan perkenalan singkat mengenai inisiatif ini, perkembangannya selama bertahun-tahun, misi serta visinya. Selama sesi berlangsung, undp india, coca-cola dan igcc-amfori-business scouts mempresentasikan pekerjaan yang telah mereka mulai untuk mendukung bisnis berintegritas. Undp telah mengembangkan perangkat regional untuk penilaian kepatuhan uji tuntas hak asasi manusia, sedangkan coca-cola telah melakukan pekerjaan ekstensif dalam pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia dan memiliki departemen yang ditunjuk untuk memastikan dan mempromosikan hak asasi manusia. Igcc-amfori-business scouts telah mengembangkan modul pelatihan untuk menciptakan kesadaran seputar peraturan rantai pasok jerman yang baru.

Diskusi meja bundar ini dilanjutkan dengan sesi tukar-pikiran yang lebih terfokus di beberapa kelompok untuk membahas peluang dan tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (ukm) dan hubungan mereka dengan kebutuhan global untuk bekerja lebih jauh terkait uji tuntas hak asasi manusia. Para peserta juga mendiskusikan potensi dari aksi kolektif dan kepentingan mereka dalam memperluas kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan multinasional serta pemasok dan organisasi masyarakat sipil yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia. Mereka saling menyatakan minat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mendorong penerjemahan dari rencana aksi nasional menjadi pedoman versi final.

Beberapa organisasi mengusulkan berbagai tindakan ke depan untuk dapat dipertimbangkan, walaupun belum secara pasti, namun hal tersebut menjadi titik awal dari forum ini. Organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan ini sepakat untuk mengadakan diskusi semacam ini secara berkala karena berbagai ide yang konkret akan membantu menghindari diskusi yang abu-abu dan membantu mendorong koordinasi. Mereka tampak tertarik untuk membahas industri yang dianggap berisiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan analisis penilaian risiko di pertemuan yang akan datang. Sebagai tindak lanjut, sesi individu dengan format yang lebih ringan akan diadakan untuk berbagi pengalaman dan untuk berkontribusi dalam menyiapkan daftar pilihan.

Penulis: Seema Choudhary