PENGARUH UNDANG-UNDANG UJI TUNTAS PERUSAHAAN PADA RANTAI PASOK TERHADAP PERAN PEJABAT KEPATUHAN

Untuk memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional pada tanggal 9 Desember, Alliance for Integrity, German Global Compact Network (DGCN), German Institute for Compliance (DICO e.V.) dan Transparansi Internasional Jerman mengadakan sesi berbagi bersama terkait dampak Undang-Undang Uji Tuntas Hak Asasi Manusia terhadap peran petugas kepatuhan.

Pada Juni 2021, pemerintah Jerman mengadopsi Undang-Undang tentang Uji Tuntas Perusahaan dalam Rantai Pasok, yang mana untuk pertama kalinya mengharuskan perusahaan Jerman melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi bisnis mereka dan dalam rantai pasoknya.

Dengan lebih dari 80 orang yang hadir, acara virtual ini menghadirkan Heino von Meyer, Anggota Dewan Transparansi Internasional Jerman, yang memberi sambutan, serta pembicara tamu dari organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Inti dari diskusi tersebut adalah pemahaman tentang pentingnya mengutamakan isu-isu hak asasi manusia di mana pencegahan risiko terhadap manusia diprioritaskan lebih dari risiko terhadap bisnis, dan juga mengakui bahwa risiko terhadap hak asasi manusia adalah risiko yang terbesar, dimana hubungan yang saling berkaitan dengan risiko terhadap bisnis. Oscar Muzilli (Manajer Pengadaan) Natura and Co dan Marco Barretto (Senior Manajer Kepatuhan) berbagi Informasi mengenai kerangka evaluasi risiko dan memberi saran terkait pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan dalam bisnis.
Dr. Ulrich Hagel, Kepala Petugas Kepatihan dan Keamanan di Alstom, juga berbagi pengalaman mereka tentang penggunaan Sistem Manajemen Kepatuhan untuk penerapan aturan yang baru.

Terlepas dari upaya terbaik yang dilakukan oleh pemerintah, regulator, dan perusahaan, korupsi dalam rantai pasok terus menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, tugas dari petugas kepatuhan perusahaan adalah untuk menerjemahkan aturan baru ke dalam pendekatan yang dapat diterapkan yang juga bisa diimplementasikan oleh pemasok dan mitra bisnis di seluruh dunia.

Para peserta turut berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menghubungkan pendekatan anti-korupsi dengan aturan uji tuntas yang baru, yang menghasilkan rekomendasi bagi perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan peran dari petugas kepatuhan mereka secara lebih lanjut. Rekomendasi utama yang diberikan yaitu untuk membangun pengalaman perusahaan-perusahaan terkemuka dalam menerapkan Panduan Prinsip-Prinsip PBB tentang Hak Asasi Manusia yang telah ada selama sepuluh tahun.

Pembicara dan peserta juga sepakat tentang perlunya perusahaan untuk membentuk gugus tugas multi-disiplin yang memungkinkan manajer kepatuhan bekerja dengan rekan kerja yang bertanggung jawab atas pengadaan, keberlanjutan, hukum, dan juga sumber daya manusia.

Undang-undang Uji Tuntas Perusahaan dalam Rantai Pasok akan mulai berlaku pada tahun 2023 yang awalnya mencakup perusahaan dengan 3.000 karyawan atau lebih, dan mulai tahun 2024 dan seterusnya mulai berlaku bagi perusahaan dengan 1.000 atau lebih karyawan. Perusahaan-perusahaan ini harus mengidentifikasi risiko pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan pada pemasok langsung mereka dan juga pada pemasok tak langsung mereka jika perusahaan melihat "indikasi yang kuat" mengenai potensi penyalahgunaan. Terkait hal ini, para ahli yang turut hadir dalam acara tersebut juga merekomendasikan pendekatan proaktif yang berkaitan dengan pemasok tak langsung.

Hari Anti Korupsi Internasional diperingati setiap tanggal 9 Desember sebagai pengakuan atas Konvensi anti-korupsi PBB yang ditandatangani di Meksiko pada tahun 2003.

Pengarang: Michael Etoh