Menyatukan kekuatan untuk integritas di sektor kehutanan Indonesia

Indonesia memiliki salah satu kawasan hutan terbesar di dunia. Hutan-hutan tersebut berguna untuk mengurangi jejak karbon negara sekaligus menjadi elemen vital dari masyarakat maupun budaya Indonesia karena industri kehutanan dan hulu menjadi penopang hidup jutaan orang. Namun, kehutanan Indonesia sering kali diasosiasikan dengan korupsi dan penyuapan sehingga berdampak pada praktik tidak berkelanjutan, deforestasi ilegal, distribusi keuntungan yang tidak adil, serta pelanggaran hak tanah, tenaga kerja, dan hak asasi manusia. Untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan dalam upaya mendukung usaha kecil menengah (UKM) kehutanan Indonesia dalam memberantas korupsi, Alliance for Integrity menyelenggarakan Pelatihan Bisnis Berintegritas Anti-Korupsi bagi Sektor Kehutanan (Dari Usaha Ke Usaha/DUKU) Kehutanan di Jakarta pada 22 Februari.

Acara pelatihan ini diselenggarakan bersama dengan proyek GIZ Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan/Corruption Prevention in the Forestry Sector (CPFS) dan didukung oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Francisca Silalahi, Penasihat Utama CPFS, dan Erwansyah selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Humas dan Kerjasama APHI membuka pelatihan. Kedua ahli menyoroti pentingnya sektor kehutanan untuk mata pencaharian dan menyampaikan bahwa kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk menciptakan praktik bisnis yang adil. Erwansyah menambahkan, integritas menjadi kunci bagi pengusaha untuk mewujudkan bisnis yang efisien, efektif, dan memiliki daya saing. Faiza Hasan, Focal Point dari Alliance for Integrity Indonesia, menjadi moderator untuk sesi pelatihan.

Yanto Sidik Pratiknyo, pelatih Alliance for Integrity dari Indonesia Business Links (IBL), membuka sesi pertama dengan menjelaskan dasar-dasar kepatuhan dengan memberikan pemahaman mengenai definisi-definisi korupsi agar para peserta memiliki pemahaman kolektif. Peserta sudah terlibat aktif dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat sejak sesi pembukaan ini. Menurut Yanto Sidik Pratiknyo, proporsionalitas dalam memberikan pemberian merupakan dasar untuk mengenali perbuatan mana yang termasuk tindak pidana korupsi dan mana yang tidak.

Adriana Wahyu Kusuma, Manajer Kepatuhan Daimler Commercial Vehicles Indonesia, membuka sesi kedua pelatihan tersebut. Berkaca pada pengalaman pribadi dengan tindakan integritas, ia menekankan kembali definisi integritas. “Integritas adalah bagaimana kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar di mata hukum, budaya, moral, dan karakter.” Ia juga membuat pernyataan yang sangat berdampak, mengatakan, “Sistem kepatuhan dalam bisnis adalah senjata dalam memberantas korupsi secara global, karena itu akan menguntungkan ketika peraturan lintas batas diterapkan.” Sebelum mengakhiri sesinya, Adriana Wahyu Kusuma menyarankan pelaku bisnis untuk menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) sebagai bukti keseriusan mereka bukan hanya dalam memberantas korupsi tetapi juga dalam melindungi karyawannya.

Royani Lim dari Yayasan Bhumiksara menutup pelatihan DUKU. Ia berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung, ia menekankan peran peserta sebagai agen perubahan dan menegaskan bahwa perubahan dimulai dengan niat.