Transaksi keuangan

Kemungkinan skenario

Anda tengah mengikuti lelang untuk memenangkan kontrak bernilai besar dari pihak pemerintah dalam situasi persaingan yang ketat. Perusahaan Anda benar-benar perlu memenangkan kontrak tersebut agar bisa mencapai target penerimaan tahun ini. Kegagalan mendapat kontrak ini mungkin juga akan mengakibatkan rendahnya imbalan bagi masing-masing pegawai. Karena khawatir akan dampak tersebut, pegawai bagian penjualan melakukan pendekatan pada seorang anggota senior di panitia lelang dan menawarkan sejumlah besar uang untuk memastikan agar kontrak tersebut jatuh ke perusahaan Anda.

I. Memahami risiko

 
 
  • Sederhananya, suap terjadi ketika seorang pegawai memberikan, menawarkan, atau sekadar menjanjikan keuntungan yang tidak sepatutnya untuk memunculkan perbuatan yang tidak selayaknya. Sebagai contoh, manajer penjualan Anda mungkin memberikan hadiah mahal bagi seorang pejabat publik untuk membantu mengamankan kontrak penting.
  • Suap juga terjadi ketika seorang pegawai meminta atau menerima keuntungan yang tidak sepatutnya atas perbuatan yang tidak selayaknya. Sebagai contoh, manajer bidang pengadaan Anda mungkin menerima pembayaran uang secara sembunyi-sembunyi dari seorang pemasok, sebagai balasan atas perlakuan yang memihak dalam suatu lelang besar.
  • Keuntungan yang tidak sepatutnya tersebut bisa diberikan dalam bentuk uang (uang tunai atau transfer) atau non-uang (e.g. hadiah, atau perjalanan).
  • Mengingat makin besarnya kesadaran di tingkat global bahwa suap merupakan perbuatan melanggar hukum, banyak keuntungan yang biasanya diberikan dalam bentuk uang kini diganti dengan keuntungan “berbentuk barang/layanan”, seperti misalnya hadiah, jamuan, sumbangan.
  • Akan tetapi, dalam perekonomian yang banyak mengandalkan uang tunai, risiko pemberian keuntungan dalam bentuk uang masih tetap ada.

II. Menyadari tantangan praktis

 
 
  • Terlepas dari makin banyaknya kecaman yang muncul terhadap perilaku ini, sebagian pegawai tetap beranggapan bahwa korupsi memberikan peluang besar jangka pendek, atau memang perlu dilakukan dalam suatu kegiatan usaha.
  • Kebijakan antikorupsi yang jelas, nyata, dan mudah diakses sekalipun bisa jadi tidak cukup untuk membuat pegawai menjadi gentar melakukan suap karena berbagai alasan, termasuk
    1. Besaran pembayaran yang diminta dianggap kecil dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh (e.g. nilai kontrak);
    2. Remunerasi pegawai perorangan kemungkinan dikaitkan dengan banyaknya kesepakatan bisnis yang didapatkan (e.g. bonus penjualan);
    3. Peluang mengikuti lelang di negara sasaran bisa jadi jarang sekali ada, dan sekalinya ada, nilainya sangat besar;
      Kemungkinan persepsi bahwa “semua orang juga melakukan hal yang sama”.

III. Memitigasi risiko

 
 

Kebijakan perusahaan yang jelas, nyata, dan mudah diakses yang melarang segala bentuk suap harus dijadikan landasan bagi program antikorupsi. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada pemahaman atas profil risiko yang khas bagi perusahaan yang bersangkutan.
Selain itu, upaya pengamanan yang sifatnya praktis untuk memitigasi risiko penyalahgunaan transaksi keuangan untuk suap turut mencakup:

  • Menerapkan “prinsip empat-mata” (i.e. diperlukan persetujuan dari 2 pegawai) saat memberikan persetujuan bagi transaksi keuangan penting tertentu, seperti misalnya kompensasi bagi agen

Training cases

Client demands a last-minute “closure fee” to close a deal that is now too late to lose
[RESIST, Scenario 6]

A supplier offers a bribe to a contract manager to overlook “out of spec” or inferior goods or services
[RESIST, Scenario 20]

A customer representative demands a fee that was not previously agreed as a condition to a contract change
[RESIST, Scenario 21]

Suggested reading

“How To Bribe – A Typology Of Bribe-Paying And How To Stop It”, Section 1.1

"RESIST: Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions"