Kegiatan Kawasan India
Profil negara India

profil negara India

Brazil

India adalah negara yang dimaksud dalam huruf I di akronim BRIC yang terkenal. Tidak diragukan lagi, India adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,2 miliar jiwa, India adalah negara demokrasi terbesar di dunia, dan sejak tahun 1991 peringkat pertumbuhan ekonominya masuk dalam 10% tertinggi di dunia. Meningkatnya jumlah kelas menengah (diikuti dengan permintaan dan harapan yang ditimbulkan); keinginan untuk memperluas lingkup penerima manfaat pertumbuhan ekonomi nasional di seluruh wilayah negara; serta kebutuhan untuk perbaikan infrastruktur besar-besaran membuka peluang usaha dan investasi yang cukup besar. Selain itu, sekitar separuh penduduk India yang makin berpendidikan dan ambisius berusia di bawah 25 tahun; ini berarti India memiliki modal SDM yang begitu besar yang memiliki energi dan antusiasme untuk memperjuangkan perubahan efektif.

India tentu saja tidak bebas dari segala masalah. Jika negara ini mau mengerahkan potensinya dan mewujudkan ramalan tentang status India sebagai kekuatan ekonomi dunia menjadi kenyataan, India harus berusaha menghancurkan sejumlah hambatan yang menghalanginya. India harus menangani permasalahannya dengan defisit infrastruktur, lingkungan bisnis yang terlalu birokratis, dan masalah sehubungan dengan korupsi. Sebagai contoh, India harus melakukan perbaikan signifikan dalam layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, ketersediaan tenaga listrik dan air. Menurut Bank Dunia, ‘sekitar 300 juta penduduk India tidak tersambung dengan jaringan listrik nasional, dan mereka yang sudah tersambung masih sering mengalami gangguan.’

Terlepas dari berbagai tantangan akibat kurangnya infrastruktur, kondisi ini menciptakan peluang investasi yang sangat baik. Akan tetapi, untuk membuat hal ini jadi kenyataan, iklim investasi India harus diperbaiki secara signifikan. Laporan Bank Dunia tahun 2016 tentang ‘Menjalankan Usaha’ – laporan yang menganalisis kemudahan berusaha di beberapa negara – menempatkan India di posisi yang kurang baik, yaitu di peringkat 130, dan laporan tersebut menegaskan bahwa kendala birokrasi yang berbelit-belit mempengaruhi pihak-pihak yang ingin menjalankan usaha di India. Birokrasi membuka peluang terjadinya korupsi, dan korelasi ini kembali ditegaskan dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, yang memberikan India nilai 40 dari 100 pada tahun 2016.

Menurut Barometer Korupsi Global tahun 2013, sebanyak 71% responden merasa korupsi di India semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir, dan 68% merasa tindakan pemerintah untuk memerangi korupsi tidak efektif. Matriks TRACE menempatkan India pada peringkat 185/197, hasil yang mengecewakan. Dampak dari masalah-masalah tersebut, yang justru menghancurkan negara yang sebenarnya berpotensi besar ini, dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014 yang menempatkan India pada peringkat 130/188, artinya pembangunan manusianya hanya berada di tingkat menengah. India berusaha mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini. Pada tahun 2013, Rancangan (Perubahan) Undang-Undang tentang Pencegahan Korupsi diumumkan, dengan ketentuan yang bertujuan membuat organisasi niaga bertanggung jawab apabila mereka gagal mencegah penyuapan oleh orang-orang terkait – ketentuan ini mirip dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Anti-Penyuapan Inggris(UK Bribery Act). RUU ini sekarang sedang dipertimbangkan dan diharapkan dapat diputuskan tahun 2017. Pada tahun 2015 juga disahkan Undang-Undang tentang Uang Haram dan Pengenaan Pajak (the Black Money and Imposition of Tax Act), yang mengatur tentang penyembunyian penghasilan dan aset penduduk India di luar negeri. Dilaporkan juga bahwa pemerintah berencana mempidanakan penyuapan pejabat pemerintah negara asing berdasarkan hukum India.

 

Sekilas tentang India

Penduduk:

sekitar 1,25 milyar PDB per kapita: 1,598 US$ (2015)

Bentuk pemerintahan:

Demokrasi parlementer TI CPI rank: 78 dari 176 (2016)
PDB: 2,095 milyar US$ (2015) Score: 40/100 (2016)
 
 

Alliance for Integrity di India

 
 


Alliance for Integrity sudah mulai aktif di India sejak 2013. India merupakan negara pertama yang aktif menjalankan kegiatan Alliance for Integrity. Kegiatan di India dimulai pada bulan November 2013 dengan tahap rintisan yang berlangsung selama setahun. Selama tahap rintisan tersebut, Alliance for Integrity bekerja sama dengan Konfederasi Industri India (Confederation of Indian Industry) dan Federasi Industri Jerman (Federation of German Industries) dalam mengadakan survei untuk manajemen papan atas yang berpengalaman dalam hal kepatuhan antikorupsi pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di India. Silakan baca hasil survei. Selain itu, pelatihan kepatuhan diadakan sepanjang tahun. Alliance for Integrity di India berada di New Delhi. Selain tugas utama untuk melakukan peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas, prakarsa ini juga bertujuan untuk mengembangkan buku pedoman kepatuhan untuk manajemen senior yang nanti akan dipresentasikan pada tahun 2016.

Kelompok Penasihat India dibentuk pada bulan November 2015. Kelompok Penasihat India terdiri dari anggota sebagai berikut:

  • Sektor Swasta: AHK India, Kamar Dagang Indo-Jerman (IGCC), Federasi Kamar Dagang dan Industri India (FICCI), Yayasan Kelompok UMKM, Forbes Marshall, National Thermal Power Corporation (NTPC), Mahindra Sanyo Special Steel, MAN Trucks India, Merck Ltd, MZM Legal, SAP India
  • Lembaga Internasional: Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC)
  • Lembaga Pendidikan: National Law School of India University
  • Sektor Publik/Pemerintah: The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA)
  • Masyarakat Sipil: Global Compact Network India, Seegos

Pelatih

Melalui program Pelatihan bagi Calon Pelatih kami dapat memperoleh sejumlah pelatih.

VSVK training activity in New Delhi