Pelatihan DUKU Alliance for Integrity untuk UKM di Indonesia

Alliance for Integrity mengadakan Pelatihan Dari Usaha Ke Usaha (DUKU) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada 6 November 2019 di Jakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar bagi UKM tentang bagaimana menerapkan mekanisme anti-korupsi. Pelatihan ini adalah langkah kedua dari program pelatihan pencegahan korupsi dari Alliance for Integrity, mengikuti lokakarya Train-the-Trainer. 

Di awal acara, peserta diperkenalkan ke TheIntegrityApp. TheIntegrityApp adalah platform daring swa-penilaian yang dikembangkan oleh Alliance for Integrity dan desain untuk UKM untuk mengukur tingkat manajemen kepatuhan mereka. Selama sesi pengantar, para peserta menyatakan harapan mereka terkait pelatihan ini. Beberapa tujuan peserta dalam mengikuti pelatihan ini antara lain membangun budaya integritas, mencegah korupsi, dan meningkatkan mekanisme kepatuhan yang efektif.

Perwakilan dari UKM belajar tentang definisi, jenis dan bentuk korupsi, wilayah abu-abu, kerangka kerja hukum, manajemen risiko, praktik baik internal dan upaya eksternal untuk memerangi korupsi, serta tindakan kolektif. 

UKM memiliki perspektif khusus tentang masalah kepatuhan dan korupsi, oleh karena itu sangat penting untuk memahami sudut pandang dan tantangan mereka untuk dapat mendukung mereka dalam pengembangan solusi yang memadai.

Alliance for Integrity mengadakan pelatihan ini untuk menjalankan tindakan nyata dalam mempromosikan integritas di sektor swasta. Acara satu hari ini berfokus pada pertanyaan terkait kepatuhan UKM di Indonesia. Diharapkan bahwa UKM yang berpartisipasi dapat mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah kepatuhan di organisasi mereka sendiri setelah itu. Untuk menawarkan dukungan berkelanjutan kepada mereka, Alliance for Integrity mengoperasikan pusat bantuan online, di mana peserta pelatihan dapat menemukan informasi lebih lanjut dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mereka hadapi sehari-hari dalam upayanya untuk menerapkan system kepatuhan. Jaringan pakar Kepatuhan akan memberikan jawaban dan saran dalam 72 jam. Dengan cara ini, perwakilan dapat meminta bantuan kapan pun diperlukan.

Penulis: Faiza Hasan