FGD terkait Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Institusi Publik

27.03.2019

Jakarta, Indonesia

Adanya perbedaan kepentingan terkadang menuntun kepada suatu situasi dimana terjadi benturan kepentingan. Dan hal ini terjadi bukan saja di sektor swasta namun juga pada sektor publik. Pada tanggal 27 Maret 2019 beberapa insittusi terkait Bersama dengan pemangku kepetingan lain berkumpul di Jakarta untuk menghadiri sebuah diskusi kelompok untuk membahas masalah benturan kepentingan ini.

Diskusi tersebut membahas pertanyaan terkait bagaimana mengidentifikasi benturan kepentingan dan bagaimana mengelolanya dalam institusi public. Menerapkan pengelolaan benturan kepentingan dalam suatu perusahaan swasta yang telah memiliki system yang lebih mapan tentunya berbeda dengan menerapkannya di sektor publik.

Pada pertemuan tersebut, Hasinah Jusuf, Direktur Hukum dan Kepatuhan di Allianz Life Indonesia – dan juga anggota Alliance for Integrity Advisory Group hadir dan menyampaikan presentasinya mengenai proses dan peraturan terkait benturan kepentingan didalam perusahaannya.

Selanjutnya para peserta memberikan masukkan terkait Panduang Konflik Kepentingan bagi sektor Publik yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada akhir pertemuan, para peserta setuju akan pentingnya pengelolaan benturan kepentingan. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta ditunjuk sebagai dua institusi yang akan menjadi proyek percontohan untuk menerapkan pengelolaan benturan kepentingan pada awal April 2019. KPK akan membantu kedua institusi tersebut dalam menerapkan dan mengembangkan kode etik, dll.

Acara tersebut diselenggarakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), bekerjasama dengan the Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC), dAlliance for Integrity dan Divisi Penelitian dan Pengembangan KPK. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Perusahaan Listrik Nasional (PLN), dan Perum Perhutani.

Faiza Hasan

 
Situs ini menggunakan cookies. Anda dapat membaca lebih jauh mengenai hak-hak Anda dan bagaimana mencegah cookies didalam kebijakan perlindungan data. Schließen