Digitalisasi - Masa Depan Manajemen Kepatuhan

01.11.2019

New Delhi, India

Pada tanggal 1 November 2019, Alliance for Integrity India mengadakan konferensi mengenai “Digitalisasi dalam Manajemen Kepatuhan: Langkah Maju”, di New Delhi. Konferensi tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari Pekan Kesadaran Kewaspadaan yang dihadiri oleh Komisi Kewaspadaan Pusat India. Sekitar 50 peserta dari sektor swasta, asosiasi bisnis, akademisi, sektor publik, masyarakat sipil, dan organisasi internasional menghadiri konferensi tersebut.

Noor Naqschbandi, Koordinator Kelompok untuk Pengembangan Sektor Swasta di GIZ India, memberikan sambutan hangat kepada para peserta. Beliau secara singkat membahas mengenai sejarah terciptanya Alliance for Integrity dan relevansi masalah kepatuhan dan integritas dalam bisnis. Beliau menyoroti dengan 627 juta pengguna internet dan dengan kehadiran usaha kecil dan menengah (UKM) yang kuat di India, aplikasi digital seperti TheIntegrityApp akan menjadi alat yang berguna untuk mendorong kepatuhan.
Tamu kehormatan hari itu, Bernhard Steinrücke, Direktur Jenderal Kamar Dagang Indonesia-Jerman, menekankan dalam pidatonya hubungan perdagangan yang kuat dan berkembang antara Jerman dan India. Beliau menggarisbawahi bahwa keberhasilan perusahaan Jerman dalam perdagangan internasional juga dimungkinkan karena inisiatif seperti Alliance for Integrity. Kerjasama dalam hal integritas dan kepatuhan dalam pendekatan multi-pemangku kepentingan membantu membangun lingkungan yang saling percaya, penuh percaya diri, dan memperkuat aturan hukum.

Kegiatan utama hari itu adalah peluncuran TheIntegrityApp di India. Aplikasi digital untuk penilaian diri dan pengembangan kapasitas tersebut dikembangkan oleh Alliance for Integrity. Sebuah kelompok kerja yang terdiri dari para ahli dari sektor swasta, firma hukum dan organisasi internasional mengadaptasi TheIntegrityApp dengan konteks lokal di India.

Pankaj Dahibhate dari Cummins Inc. dan Dr. Rajesh Chitre dari Merck India menggarisbawahi pentingnya pengembangan teknis untuk bisnis. Pankaj menekankan bahwa teknologi harus berjalan seiring dengan pola pikir untuk memiliki dampak yang diinginkan, sementara Chitre berbagi pengalamannya sebagai pelatih integritas bisnis untuk Alliance for Integrity dan bagaimana TheIntegrityApp akan berfungsi sebagai satu jendela untuk UKM terlatih.

Dalam diskusi panel tentang “Peran Digitalisasi dalam Implementasi Amandemen Baru UU Korupsi di India”. Rajib Basu dari Mahindra Sanyo Special Steels Ltd mencatat perbedaan antara etika dan kepatuhan. Beliau menjelaskan bahwa kebutuhan saat itu tidak hanya bekerja menuju kepatuhan hukum tetapi juga penggabungan etika ke dalam bisnis dengan fokus pada aspek perilaku. Shabnam Siddiqui, dari Global Compact Network India, mengatakan bahwa digitalisasi telah mengurangi antarmuka manusia dalam transaksi bisnis, sehingga mengurangi kemungkinan korupsi. Beliau juga menyoroti bahwa ada situasi di mana korupsi terjadi bukan karena niat, melainkan karena kurangnya alat yang diperlukan bagi karyawan untuk bereaksi terhadap situasi dilema. Shikhar Jain, Kepala Penasihat, Pusat Keunggulan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Konfederasi Industri India (CII-ITC) mengatakan bahwa TheInetgrityApp merupakan langkah menuju penguatan transparansi dan mempromosikan kepatuhan.

Chandrima Chatterjee dari Dewan Promosi Ekspor Pakaian memuji pentingnya pembangunan kapasitas inbuilt TheIntegrityApp. Untuknya dua tantangan besar masih harus terus dikerjakan: pertama, menemukan manajemen kepatuhan minimum dasar untuk UKM; dan kedua, menjabarkan kasus bisnis untuk kepatuhan.

Penulis: Seema Choudhary

 

DATA PROTECTION SETTINGS

This website uses external media, such as videos, and a self-hosted analytics tool that can be used to collect data about your behaviour. Cookies are also set in the process. You can adjust or revoke your consent to the use of cookies & extensions at any time.

An explanation of how our privacy settings work and an overview of the analytics/marketing tools and external media used can be found in our privacy policy.