Rencana Pelatihan DUKU di Bandung, Jawa Barat Tahun 2020

07.02.2020

Bandung, Indonesia

Further roll-out of DUKU trainings in Indonesia

Kelompok Kerja Pengusaha Wanita dan Profesional Jawa Barat bertemu di Bandung, Indonesia untuk membahas rencana operasional untuk bulan-bulan mendatang. Fokus kegiatan pertemuan tersebut adalah merencanakan kegiatan untuk tahun ini dan diskusi penyelenggaraan pelatihan DUKU untuk anggota asosiasi bisnis.

Sebelum memulai perencanaan kegiatan, para peserta merefleksikan kegiatan tahun lalu. Salah satu kegiatan penting tahun lalu adalah pertukaran yang bermanfaat dengan anggota Kelompok Kerja Pakar Kepatuhan Wanita di Argentina. Kedua kelompok kerja sangat diuntungkan dari kolaborasi lintas batas tersebut, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan contoh praktik terbaik tentang kepatuhan dan integritas bisnis dibahas pada pertukaran yang terjaddi tahun lalu itu. Karena kesuksesan pertukaran tersebut, para anggota sepakat untuk melanjutkan kegiatan di tahun 2020. Selain itu mereka berencana untuk mengadakan pertukaran daring reguler dengan kelompok kerja dari negara-negara Alliance for Integrity lainnya, seperti Ghana dan India.

Selain itu, Kelompok Kerja juga akan melanjutkan keterlibatan mereka dengan Komite Advokasi Daerah di Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk mendukung Komite dalam menemukan solusi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis di provinsi Jawa Barat. 

Setelah sesi refleksi, para peserta memutuskan untuk memulai berdiskusi dan merencanakan pelatihan DUKU bagi anggota asosiasi bisnis mereka. Pelatihan ini akan berfokus pada UKM milik perempuan yang berlokasi di wilayah tersebut dan akan memberikan pengetahuan yang relevan tentang bagaimana membangun sistem kepatuhan yang efektif. Oleh karena itu, rencana dibuat untuk melakukan pelatihan DUKU bagi pengusaha perempuan yang menjadi anggota:

  • Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI); 
  • Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI); 
  • Perhimpunan Perempuan Lintas Profesional Indonesia (PPLIPI),
  • Komunitas Benua Balantik; 
  • Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI); dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Selain itu, Anggota Kelompok Kerja mengajukan gagasan untuk menjadi Penyuluh Anti Korupsi yang tersertifikasi. Inisiatif ini diprakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bertujuan untuk menyebarkan pesan antikorupsi seluas mungkin. Setelah menerima sertifikasi resmi, penyuluh kemudian akan membantu KPK dan secara mandiri akan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan kepatuhan dan integritas bisnis.

Penulis: Faiza Hasan

 
Situs ini menggunakan cookies. Anda dapat membaca lebih jauh mengenai hak-hak Anda dan bagaimana mencegah cookies didalam kebijakan perlindungan data.Schließen