Integritas, Transparansi dan Aksi Kolektif sebagai Kunci untuk Mencegah Pemalsuan di Sektor Kesehatan

26.11.2020

Indonesia, online

Integrity, Transparency and Collective Action as Key to Prevent Counterfeiting in the Health Sector

Pandemi Covid-19 telah membawa banyak tantangan ke sektor kesehatan bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan obat-obatan dan Alat Pelindung Diri (APD). Pemerintah dan sektor kesehatan telah berupaya keras untuk memastikan kecukupan obat-obatan dan APD di pasar farmasi bagi tenaga kesehatan serta masyarakat luas. Namun, ketergantungan pada bahan baku dan obat-obatan impor dapat memperbesar risiko pemalsuan, dikarenakan oleh kemudahan akses dan harga yang lebih terjangkau. Di masa krisis, integritas, transparansi dan aksi kolektif merupakan pendekatan penting untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut.

Bekerja sama dengan Transparency International Indonesia, Indonesia Business Links dan Indonesia Global Compact Network, Alliance for Integrity menyelenggarakan acara Integrity Talks pertama yang berjudul “Peran Industri Kesehatan di Era Pandemi: Melawan Obat-Obatan dan APD Palsu di Masa Pandemi Covid-19.” Integrity Talks adalah sebuah format virtual baru yang terdiri dari tiga diskusi panel yang bertujuan untuk mendorong transparansi, integritas dan aksi kolektif pada saat krisis. Format ini diperinci oleh Kelompok Penasihat Alliance for Integrity di Indonesia. Membangun suasana untuk rangkaian ini, acara pertama dimulai dengan dialog multi-pemangku kepentingan tentang kesempatan dan tantangan yang saat ini dihadapi oleh sektor kesehatan dalam melawan obat-obatan dan APD palsu. Menyadari pentingnya langkah-langkah pencegahan, diskusi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko pemalsuan dan mendorong transparansi serta integritas dalam rantai pasokan.

Fritz E. Simandjuntak, Wakil Presiden Komunikasi di Indonesia Global Compact Network memoderasi diskusi. Sebagai awalan, beliau memberikan gambaran topik dan menjelaskan bahwa Indonesia cukup bergantung pada obat-obatan impor terutama selama wabah Covid-19, yang mana menurut Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, merupakan perhatian utama karena besarnya biaya valuta asing untuk membeli obat-obatan impor. Namun, masyarakat sangat mengharapkan obat dengan harga yang lebih terjangkau.

Memulai dialog dari perspektif pemerintah, Sodikin Sadek, Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pemerintah telah menerapkan relaksasi kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan alat-alat kesehatan, khususnya bagi produsen APD yang membutuhkan izin dan sertifikasi produk.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menghindari kebangkrutan pada saat krisis. Hasilnya, produsen APD mengalami peningkatan drastis sejak Februari 2020. Lebih lanjut, beliau menegaskan, pemerintah telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap produk-produk baru tersebut untuk mencegah dan mengatasi risiko pemalsuan.

Pendekatan strategis yang jelas diperlukan untuk memastikan mekanisme kontrol yang efisien untuk obat palsu dan APD. Kepala Sub-Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Mimin Jiwo Winanti, menyoroti beberapa strategi kunci seperti koordinasi lintas-sektoral, mekanisme pelaporan, penegakan hukum dan peningkatan kesadaran. Meningkatkan kesadaran publik sangat penting untuk memutus permintaan produk-produk palsu. Sejalan dengan hal tersebut, dr Randy Teguh, Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, merefleksikan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat luas akan standar APD agar mereka dapat terlibat dalam mencegah peredaran APD palsu. Beliau juga membagikan pengalamannya dalam mendorong UKM menerapkan kebijakan kepatuhan terkait proses pengadaan untuk mencegah korupsi di rantai pasokan.

Mewakili sektor publik di diskusi panel, Dr. Widyaretna Buenastuti, Lead Advisor Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), dan Natalya Kurniawati, Peneliti di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menjelaskan fenomena informasi asimetris. “Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunculan obat-obatan dan APD palsu selama pandemi adalah masyarakat tidak mengetahui kualitas produk”, beliau menyampaikan. Seperti yang dikemukakan Natalya, publik bisa menjadi determinan dan evaluator dari aksi kolektif ini. Menyoroti praktik terbaik di sektor kesehatan, Dr. Widyaretna menyebutkan bahwa aksi kolektif berhasil menyelesaikan isu vaksin palsu di tahun 2016.

Acara diakhiri dengan pernyataan Ibu Alfikalia, Wakil Ketua Kelompok Penasihat Indonesia yang menegaskan kembali peran Alliance for Integrity sebagai inisiatif untuk menghubungkan pemangku kepentingan terkait dengan tujuan keseluruhan untuk mempromosikan bisnis berintegritas dan transparansi, termasuk sektor kesehatan sebagai sektor multi-pemangku kepentingan dan sangat diatur.

Penulis: Alhayyu Shafira Wahyu Putri

 
Situs ini menggunakan cookies. Anda dapat membaca lebih jauh mengenai hak-hak Anda dan bagaimana mencegah cookies didalam kebijakan perlindungan data.Schließen