GIZ berperan aktif dalam proses pembentukan Komite Advokasi Daerah di Sumatera Utara

Indonesia saat ini menyaksikan perkembangan positif mengenai pencegahan antikorupsi di sektor swasta khususnya yang berkaitan dengan penguatan dialog publik-swasta dengan memasukkan para pemangku kepentingan yang relevan. Pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan organisasi bisnis Indonesia Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) untuk mempromosikan bentuk baru forum komunikasi multi-pihak yang disebut Komite Advokasi Daerah dan Komite Advokasi Nasional diseluruh Indonesia. Komite advokasi nasional dan daerah ini bertujuan untuk membawa para pemangku kepentingan yang relevan termasuk regulator, sektor swasta, akademisi dan CSO bersama-sama untuk secara terbuka mendiskusikan dan mengidentifikasi hambatan terhadap cara berbisnis di Indonesia terutama terkait dengan korupsi, penyuapan dan risiko pemaksaan serta praktik bisnis yang tidak adil untuk kemudian mencari solusi praktis untuk mengatasi masalah ini. Sejauh ini enam belas komite ini telah dibentuk di beberapa provinsi di Indonesia.

Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) bersama dengan Alliance for Integrity dan GIZ di bawah Akerangka kerja Proyek Bantuan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia (APPC) bersama-sama menyelenggarakan Forum Diskusi Kelompok (FGD) di Medan termasuk pembentukan resmi Komite Advokasi Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Selain memfasilitasi bersama sesi FGD ini, Alliance for Integrity dan proyek GIZ APCC diberikan kesempatan untuk berbagi hasil dari dua kegiatan bersama dalam mempromosikan transparansi dalam layanan publik dan memperkuat integritas perusahaan yang diadakan di kota Medan pada tahun 2017 kepapda para pepserta.

Diskusi ini diadakan untuk mengidentifikasi sebagian besar tantangan kritis yang dihadapi oleh komunitas bisnis lokal yang mencakup masalah integritas dan transparansi dalam layanan lokal dan pengadaan barang dan proses perizinan bisnis serta untuk bertukar ide dan solusi praktis yang akan dibawa lebih jauh ke Komite Advokasi Daerah Sumatera Utara.

Dihadiri oleh 27 peserta, acara ini dihadiri oleh diantaranya perwakilan tingkat tinggi dari asosiasi bisnis lokal utama seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) serta perwakilan akademisi dan CSO.

Pada akhir kegiatan, para pemangku kepentingan menyatakan komitmen mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam Komite Advokasi Daerah dan untuk melakukan tindakan kolektif untuk menumbuhkan lingkungan bisnis dan investasi yang menguntungkan di Sumatera Utara.